jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Identitas - PERUBAHAN KEDUA PERPRES JAMINAN KESEHATAN TAMBAL SULAM

Oleh: A. A. Oka Mahendra 16 March 2016

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 pada tanggal  29 Februari 2016. Peraturan Presiden tersebut secara umum berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Maret 2016 kecuali beberapa pasal tertentu yang berlakunya ditentukan tersendiri dalam pasal yang bersangkutan.

Ada yang berlaku surut mulai 1 Januari 2016 sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 16 A ayat (2) yang menentukan, ”Ketentuan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.” Dengan demikian Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan sudah mulai berlaku pada ! Januari 2016.

Pundi-pundi BPJS Kesehatan bertambah sebanyak kenaikan Iuran bagi  Peserta PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dikalikan dengan jumlah Peserta tersebut dikalikan  tiga bulan. Sedangkan kenaikan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 F ayat (1) baru berlaku pada 1 April 2016.

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah diberi kesempatan hingga 31 Maret 2016 membayar Iuran dengan tarif lama. Tetapi sejak 1 April 2016 harus bersiap merogoh kocek lebih dalam, karena mulai saat itu kenaikan Iuran diberlakukan.

Tentu Peserta boleh berharap mendapat pelayanan yang lebih baik dari BPJS Kesehatan, meskipun harapan tersebut boleh jadi belum terpenuhi, karena saat ini BPJS Kesehatan masih defisit. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan persiapan lintas sektoral dalam rangka menambah jumlah kamar, dokter dan tenaga medis, kamar untuk rawat inap, alat kesehatan dan obat serta bahan media habis pakai serta pelayanan administratif yang lebih cepat.

Tambal Sulam

Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan masih bersifat tambal sulam. Terdapat 38 butir perubahan yang dilakukan baik yang bersifat teknis, perubahan besaran Iuran, perubahan batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, maupun penambahan substansi baru.

Namun  perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan belum dilakukan secara komprehensif dan menyentuh aspek substantif penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Perubahan yang dilakukan seharusnya membuat Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan lebih taat asas dengan 9 (Sembilan) prinsip penyelenggaraan SJSN  dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yaitu prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Prinsip-prinsip tersebut harus tertuang secara jelas dan operasional dalam Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan. Dengan demikian Jaminan Kesehatan dapat dijamin keberlangsungannya.

Kepesertaan, Iuran, kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan manfaat Jaminan Kesehatan mempunya hubungan yang bersifatreciprosical dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Jaminan Kesehatan termasuk dengan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan.

Agar keseluruhan komponen sistem Jaminan Kesehatan terlaksana secara efektif harus ditopang oleh Peraturan Perundang-undangan yang harmonis, jelas, dan taat asas. Indonesia dapat membangun program Jaminan Kesehatan yang kuat apabila didukung oleh Peraturan perundang-undangan yang kuat pula. Tanpa Peraturan Perundang-undangan yang kuat boleh jadi program Jaminan Kesehatan akan digerogoti oleh berbagai permasalahan yang bersifat teknis, manajerial, finansial dan kelembagaan.

Kebijakan perubahan secara tambal sulam Peraturan Perundang-undangan di bidang Jaminan Kesehatan tidak menjamin kesehatan program Jaminan Kesehatan. Kebijakan seperti ini akan mengundang perubahan berikutnya. Peraturan Perundang-undangan di bidang Jaminan Kesehatan terlalu sering diubah selain menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kesungguhan pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional rakyat atas pelayanan kesehatan.

Mengenai pentingnya regulasi Jaminan Kesehatan, Marc J.Roberts cs (Getting Health Reform Right,2004,hal 248) menyatakan ”poorly designed regulation can make health system perform worse, rather than better.”

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PERUBAHAN KEDUA PERPRES JAMINAN KESEHATAN TAMBAL SULAM
http://beta.jamsosindonesia.com/identitas/perubahan_kedua_perpres_jaminan_kesehatan_tambal_sulam
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016